Penampakan Desa Timbulsloko yang hampir setiap hari terendam banjir Rob

Semarang, 19 Juni 2026 — Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD) mengeluarkan pernyataan sikap terhadap rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall (GSW) Pantai Utara Jawa. Jaringan warga yang bermukim di kampung-kampung kawasan Pantura Kota Semarang dan Kabupaten Demak itu mengingatkan bahwa proyek infrastruktur senilai 80 miliar dolar AS tersebut berisiko memperparah amblesan tanah, bukan menyelesaikannya.

Proyek 80 Miliar Dolar yang Belum Menjawab Kebutuhan Warga

GSW direncanakan membentang sepanjang 535 kilometer dari Banten hingga Gresik. Pemerintah merancangnya sebagai tameng terhadap kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan Pantura Jawa.

Tapi ARMSD mempertanyakan satu hal mendasar: siapa yang sesungguhnya dilindungi proyek ini?

Menurut ARMSD, isu yang berkembang di ruang publik lebih banyak membicarakan keterlibatan akademisi dan pembentukan badan pengelola seperti Danantara Development Management Fund (DDMF), sementara suara warga Pantura yang hidup langsung di tengah krisis nyaris tidak terdengar.

"Kalau pemerintah membutuhkan akademisi, kami memiliki jejaring akademisi yang kami kenal dan percayai karena kami sudah bekerja sama dengan mereka dalam berbagai aktivitas dengan jangka waktu yang panjang," tulis ARMSD dalam siaran medianya.

Timbulsloko Sudah di Atas Air, Kondisi Darurat yang Tidak Bisa Menunggu

Sebelum bicara proyek besar, ARMSD menunjuk satu kenyataan yang sudah berlangsung lama di lapangan: sebagian warganya di Dukuh Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sudah tinggal di atas air laut.

Rumah-rumah warga yang bertahan berdiri di atas geladak kayu. Saat pasang naik, air laut masuk ke lantai rumah. Jalan kampung, juga terbuat dari kayu geladak, kadang terendam dan tersapu ombak.

ARMSD menilai kondisi seperti Timbulsloko membutuhkan penanganan darurat dan segera dari pemerintah, tanpa perlu menunggu GSW selesai dibangun.

Tambaklorok: Tembok Rp300 Miliar yang Sudah Retak di Tahun Kedua

ARMSD juga meminta pemerintah bercermin pada pengalaman tembok laut Tambaklorok, Semarang. Tembok sepanjang 1,5 kilometer itu dibangun dengan biaya sekitar Rp300 miliar dan selesai sekitar 2024. Pejabat menyatakan tembok itu akan bertahan 20 hingga 30 tahun.

Kenyataannya, pada 2026, jaringan ARMSD di Tambaklorok sudah mengidentifikasi retakan pada tembok di RW 14 dan RW 15. Saat air pasang, rembesan sudah mencapai jalan kampung.

Kalau tembok 1,5 kilometer senilai Rp300 miliar retak dalam waktu dua tahun, ARMSD bertanya: apa jaminan tembok 535 kilometer senilai 80 miliar dolar akan berbeda?

Paradoks GSW: Membangun Beban di Atas Tanah yang Ambles

Kekhawatiran teknis paling serius yang ARMSD angkat adalah soal amblesan tanah. Berdasarkan penelitian Koalisi Maleh Dadi Segoro, salah satu penyebab amblesan di Pantura adalah penambahan beban dari struktur-struktur besar. GSW, dengan skala konstruksinya yang masif, justru akan menambah beban tersebut.

Pembangunan GSW juga berpotensi mengkonsentrasikan aktivitas ekonomi di kawasan utara Jawa, yang pada gilirannya menambah tekanan pada tanah yang sudah turun.

Masalah tidak berhenti di sana. Material penimbun untuk proyek-proyek besar di Pantura umumnya diangkut dari tambang tanah, pasir, dan batu di bukit-bukit sebelah selatan, di hulu sungai-sungai yang bermuara ke Pantura. Penambangan di hulu mempercepat erosi, memperlemah daya serap tanah, dan memperbesar volume banjir yang mengalir ke hilir.

Dengan kata lain, membangun GSW di pantai utara dan menambang bukit di selatan membentuk satu siklus produksi bencana yang berjalan terus-menerus.

"Penumpang Gelap" di Balik Nama Rakyat

ARMSD juga menyoroti pola yang mereka sebut sebagai "penumpang gelap": kepentingan pemodal yang bersembunyi di balik narasi perlindungan rakyat.

Menurut ARMSD, GSW akan sangat menguntungkan pemilik kawasan industri dan lahan reklamasi di sepanjang Pantura, terutama di lokasi-lokasi di mana tanah pesisir sudah dikuasai pemodal besar. Mereka menyebut Kecamatan Tugu, Kota Semarang, sebagai salah satu contoh konkret.

"Nama rakyat dijual-jual, dioper ke sana-kemari, tapi sebenarnya di balik itu ada kepentingan lain yang menjadi penumpang gelap: yaitu kepentingan para pemodal," tulis ARMSD.

Lima Tuntutan ARMSD

ARMSD menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:

1. Libatkan warga Pantura dan akademisi pro-rakyat dalam proses perencanaan GSW
2. Tangani segera situasi darurat di Timbulsloko dan dukuh-dukuh lain yang sudah terendam
3. Jangan gunakan nama rakyat untuk melindungi kepentingan pemodal
4. Pelajari kegagalan tembok Tambaklorok sebelum membangun struktur yang jauh lebih besar
5. Kaji ulang risiko amblesan tanah yang bisa diperparah oleh konstruksi GSW