Pukul 15.00 WIB, ribuan mahasiswa berkaos hitam dan jaket kuning almamater memenuhi jalan MH Thamrin, berangkat kampus selepas salat Jumat menyusuri jalan Sudirman-Thamrin yang biasanya padat kendaraan. Di seberang mereka, water cannon dan kendaraan berplat baja sudah berjajar sejak pukul sembilan pagi. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan TNI-Polri, 3.651 polisi dan 500 tentara, untuk satu titik yang menjadi pusat gravitasi dari 33 lokasi aksi di Jakarta Pusat hari itu (Beritasatu, 2026).

Jumat, 12 Juni 2026, mahasiswa turun ke jalan dengan tajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut." BEM UI menulis dalam ajakan aksinya: rupiah melemah, harga-harga naik, program yang dipertanyakan tetap berjalan, suara publik diremehkan (Tirto, 2026).

Aksi ini bukan letupan sesaat. Ia mengakumulasi rentetan kebijakan yang mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Dua program jadi pusat kemarahan: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lima Tuntutan, Satu Akar Masalah

BEM UI mengonsolidasikan BEM seluruh fakultas UI dan elemen kampus lain. Sekitar 1.500 hingga 3.000 mahasiswa bergabung dalam gelombang yang memusat di Bundaran HI (Kompas.com, 2026).

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dan Kadep Aksi Propaganda Albani Hilmi merangkum lima tuntutan: hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok, turunkan harga BBM, hentikan MBG dan pembangunan KDMP, dan hentikan militerisme di ruang sipil.

Lima poin ini bermuara pada satu pertanyaan: ke mana uang negara dipakai, dan siapa yang menanggung akibatnya? Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo menjelaskan kepada Kompas bahwa pelemahan rupiah serta kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM membebani kehidupan masyarakat. Penguatan rupiah dan IHSG yang sempat terjadi, katanya, tidak sebanding dengan lonjakan harga bensin (Kompas.id, 2026). Klaim ini berpijak pada fakta konkret: per 10 Juni 2026, Pertamina menaikkan Pertamax nonsubsidi menjadi Rp 16.250 per liter (Kompas.com, 2026). BEM FHUI menyebut pemerintah, alih-alih mengevaluasi kebijakan yang gagal, justru mempromosikan program populis yang "mengenyangkan kantong pejabat" sambil mengelabui rakyat di pelosok dengan klaim manfaat yang tidak nyata (Suara.com, 2026).

MBG: Anggaran Rp 268 Triliun yang Berujung Skandal

Program unggulan Presiden Prabowo ini awalnya dianggarkan Rp 335 triliun dalam APBN 2026, melonjak dari Rp 71 triliun di tahun 2025, untuk menyasar 82,9 juta penerima (Kompas.com, 2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian memangkas pagu MBG menjadi Rp 268 triliun, beralasan demi efisiensi dan akuntabilitas BGN (Kompas.com, 2026). Kompas mencatat perdebatan soal apakah Rp 268 triliun benar-benar hasil pemangkasan, atau sekadar pembingkaian ulang dari angka yang sejak awal tertera dalam Perpres Nomor 118/2025 tentang Rincian APBN 2026 (Kompas.com, 2026). Sebagian besar dana itu diambil dari pos pendidikan senilai Rp 470,46 triliun, fakta yang menjelaskan mengapa mahasiswa menyebut alokasi MBG sebagai pemborosan yang menggerus sektor lain.

Skala anggaran ini ikut menekan rupiah dan menggerus IHSG pada paruh pertama 2026. Purbaya mengaku pihaknya melakukan intervensi pasar untuk menahan pelemahan rupiah, yang pada pertengahan Juni diperdagangkan di kisaran Rp 17.850 per dolar AS (VIVA, 2026).

Sembilan hari sebelum demo, bom waktu itu meledak. Pada 2 Juni 2026, Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, setelah 1,5 tahun monitoring dan evaluasi (Kompas.id, 2026). Sehari berselang, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan rumah ketiganya sejak dini hari, lalu menetapkan mereka sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026, dan menahan ketiganya dengan rompi pink dan tangan terborgol selama 20 hari di Rutan Salemba (CNN Indonesia, 2026). Modus yang diduga dipakai: pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp 1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit televisi dengan anggaran Rp 75 miliar (Tribunnews, 2026). Kurang dari 12 jam sebelum dicopot, Dadan masih mendampingi Prabowo meninjau dapur MBG di SPPG Palmerah (Kompas.id, 2026).

Bagi mahasiswa, urutan kejadian ini bukan kebetulan. Program yang diklaim sebagai jaring pengaman gizi anak bangsa justru menjadi ladang penggelembungan anggaran di tangan pengelolanya sendiri, persis saat APBN tertekan defisit Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen PDB per akhir April 2026 (VIVA, 2026). Tuntutan "hentikan MBG" bukan soal anak-anak tidak butuh makan bergizi. Soalnya: uang Rp 268 triliun dikelola orang-orang yang kini berompi pink di Rutan Salemba.

KDMP: Dana Desa Jadi Agunan Utang Bank

Kalau MBG adalah skandal di tingkat pusat, KDMP menyasar jantung ekonomi akar rumput: dana desa. Secara konsep, KDMP dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi desa, dibentuk lewat Inpres Nomor 9/2025 untuk mempercepat pengembangan ekonomi lokal melalui pembiayaan berbasis pinjaman bank.

Masalah muncul pada mekanisme jaminannya. Permendesa PDT Nomor 10/2025, diteken Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto pada 12 Agustus 2025, menetapkan kepala desa berwenang menyetujui penggunaan dana desa sebagai "dukungan pengembalian pinjaman" KDMP ke bank, maksimal 30 persen dari pagu dana desa per tahun (detikFinance, 2025). Bunyinya halus, dana desa dipakai "jika dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi". Dalam praktiknya, dana desa berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir bagi bank ketika koperasi gagal bayar: Kementerian Keuangan langsung memotong dana desa sebesar nilai angsuran bulan itu (detikFinance, 2025). Untuk desa dengan pagu dana desa Rp 400-499 juta, dukungan pengembalian pinjaman bisa mencapai Rp 149 juta per tahun, sekitar Rp 12,5 juta per bulan (detikFinance, 2025).

Di sinilah masalah desentralisasi dan ekologi politik desa muncul. Dana desa selama ini relatif otonom, dipakai untuk program yang ditentukan musyawarah desa: penanganan stunting, BLT kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, infrastruktur kecil. Begitu 30 persen pagu itu terikat sebagai jaminan utang bank untuk koperasi baru yang belum punya rekam jejak usaha, ruang fiskal desa menyusut. Risiko bisnis koperasi, yang seharusnya ditanggung bank dan koperasi, beralih ke kas desa, lalu ke warga desa yang programnya tergusur.

Mekanisme ini membalik logika korporasi: bank memberi pinjaman dengan jaminan dari pihak ketiga yang tidak menerima keuntungan langsung, kecuali imbal jasa minimal 20 persen dari laba bersih KDMP, yang hanya berlaku jika koperasi untung (Cipta Desa, 2025). Kalau koperasi merugi atau gagal bayar, dana desa tetap terpotong tanpa kompensasi setara. Bagi mahasiswa, KDMP adalah cermin MBG dalam skala mikro: program populis berlabel pemberdayaan, dieksekusi lewat regulasi yang menumpangkan risiko pasar ke entitas yang paling tidak siap menanggungnya, yaitu desa.

Tuntutan Lain: Harga Pangan dan Bayang-Bayang Seragam Loreng

Tuntutan soal pemborosan APBN punya wajah konkret dalam skandal MBG dan struktur pembiayaan KDMP. Tuntutan soal harga kebutuhan pokok dan BBM adalah dampak yang dirasakan langsung dompet rakyat: beras, minyak goreng, telur, gula, dan daging naik bersamaan dengan Pertamax yang melonjak ke Rp 16.250 per liter, dua hari sebelum demo.

Tuntutan kelima, hentikan militerisme di ruang sipil, terasa nyata di lapangan. Dari 4.151 personel pengamanan, 500 di antaranya anggota TNI, dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi sipil yang menuntut TNI berhenti terlibat dalam urusan sipil. Massa tidak melewatkan ironi ini: kendaraan plat baja dan water cannon sudah berjajar di Bundaran HI sejak pukul 09.47 WIB, sebelum aksi dimulai pukul 10.00 WIB (Bisnis.com, 2026).

Penutup: Sinyal Bahaya yang Tidak Bisa Diabaikan

Setiap rezim punya titik di mana kebijakan ekonomi berhenti menjadi wacana teknokratik dan berubah menjadi pengalaman hidup sehari-hari: harga bensin naik, harga telur naik, pejabat gizi ditahan berompi pink sementara programnya tetap jalan seperti tidak terjadi apa-apa.

Aksi 12 Juni 2026 adalah titik itu. Tiga puluh tiga titik aksi dalam satu hari, dengan pusat gravitasi di Bundaran HI dan BEM UI sebagai motor konsolidasi, bukan agenda tahunan mahasiswa. Ia mengakumulasi dua tahun kebijakan yang gagal lolos uji logika publik: anggaran raksasa untuk program gizi yang pengelolanya jadi tersangka korupsi, dan skema pembiayaan koperasi desa yang menjadikan dana desa bantalan risiko bagi bank.

Pemerintahan Prabowo Subianto kini di persimpangan sempit. Mencopot tiga pejabat BGN dan menyeretnya ke meja hijau adalah respons setelah skandal terbongkar, bukan sebelum dana Rp 268 triliun digelontorkan. Membiarkan Permendesa Nomor 10/2025 tetap berlaku berarti membiarkan dana desa menjadi agunan utang bagi entitas bisnis yang belum terbukti. Mengandalkan TNI untuk mengamankan demonstrasi yang menuntut penghentian peran militer di ruang sipil hanya menambah bahan bakar pada api yang sudah menyala.

Kemarahan yang turun ke Bundaran HI pada 12 Juni 2026 tidak muncul dalam semalam, dan tidak akan padam hanya karena massa bubar sore itu. Kalau lima tuntutan ini kembali dijawab dengan business as usual, pemerintah perlu bersiap: Sudirman-Thamrin bisa kembali macet, dan kali ini mungkin bukan cuma mahasiswa UI yang turun.