 |
| Relawan SPPG yang sedang menata ompreng Makan Bergizi Gratis. Sumber : Badan Gizi Nasional |
SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, lahir dari satu logika sederhana: bangun unit pelayanan gizi, penuhi kebutuhan makan anak-anak Indonesia, turunkan angka stunting. Premisnya masuk akal. Tapi cara pemerintah mengeksekusinya membongkar satu masalah yang lebih dalam dari sekadar salah distribusi: mereka membangun program gizi tanpa benar-benar melihat siapa yang kekurangan gizi.
Data Badan Gizi Nasional per Juni 2026 menunjukkan peta SPPG yang janggal. Bukan janggal karena ada korupsi yang bisa ditunjuk jarinya. Janggal karena logika dasarnya saja sudah salah.
Papua Pegunungan: Krisis Tanpa Infrastruktur
Papua Pegunungan punya angka stunting 40 persen. Satu dari dua anak di sana tumbuh dengan tubuh yang tidak berkembang sebagaimana mestinya karena kekurangan gizi. Angka ini bukan hanya tertinggi di Indonesia; angka ini masuk kategori darurat menurut standar WHO mana pun.
Pemerintah membangun 14 SPPG di sana.
Empat belas unit untuk provinsi dengan krisis gizi paling parah di negeri ini. Kalau masing-masing unit itu bekerja tujuh hari seminggu tanpa henti, mereka tetap tidak akan cukup menjangkau populasi yang tersebar di pegunungan dengan infrastruktur jalan yang absen.
Papua Tengah: stunting 32,5 persen, dapat 35 SPPG. Papua Selatan: 25,8 persen stunting, 20 SPPG. Papua Barat Daya: 30,5 persen, 50 unit. NTT dengan stunting 37 persen mendapat 339 SPPG untuk wilayah kepulauan yang luas. Sulawesi Barat, 35,4 persen stunting, hanya 224 unit.
Jawa Barat: Stunting Setengahnya, Fasilitas Ratusan Kali Lipat
Jawa Barat punya angka stunting 15,9 persen. Separuh dari Papua Pegunungan. Lebih rendah dari rata-rata nasional. Negara membangun 6.817 SPPG di sana.
Jawa Tengah, stunting 17,1 persen: 4.620 SPPG. Jawa Timur, 14,7 persen: 4.337 unit.
Rasio yang keluar dari data ini bukan sekadar timpang. Setiap satu persen poin stunting di Papua Pegunungan ditanggung 0,35 unit SPPG. Di Jawa Barat, satu persen poin stunting dilayani 429 unit. Selisihnya 1.200 kali lipat.
Program yang dirancang untuk memenuhi gizi anak-anak yang paling kekurangan gizi justru paling banyak berdiri di tempat yang anak-anaknya relatif tercukupi.
Tiga Hal yang Membuat Ini Janggal
Janggal Pertama: Definisi "Pelayanan" yang Kabur
SPPG berdiri sebagai unit pelayanan, tapi pelayanan untuk siapa? Kalau jawabannya adalah anak-anak yang kekurangan gizi, data di atas sudah menjawab sendiri bahwa pemerintah gagal menjawab pertanyaan itu sebelum mulai membangun.
Kalau jawabannya adalah anak sekolah yang ikut program Makan Bergizi Gratis, maka SPPG bukan program penanganan stunting. Ia adalah program katering. Dan distribusinya yang condong ke Jawa masuk akal secara logistik tapi bukan secara kesehatan publik.
Dua jawaban ini tidak bisa dipakai sekaligus. Pemerintah menjual SPPG sebagai solusi stunting, tapi membangunnya seperti orang yang mengurus distribusi makanan ke sekolah di kota besar.
Janggal Kedua: Logistik Dipakai sebagai Alasan, Bukan Tantangan
Argumen yang paling sering muncul dari pejabat: wilayah terpencil sulit dijangkau. Membangun di Papua butuh infrastruktur dasar yang belum ada. Tenaga kesehatan tidak cukup. Semua ini benar.
Tapi logika "sulit dijangkau maka tidak diprioritaskan" adalah kebalikan dari logika kesehatan publik. Daerah yang sulit dijangkau, dengan stunting 40 persen, dengan akses pangan terbatas, adalah daerah yang paling butuh intervensi. Kalau pemerintah memakai kesulitan logistik sebagai alasan untuk tidak membangun di sana, mereka tidak sedang menjelaskan kebijakan. Mereka sedang mengakui kemalasan.
Sulawesi Barat bukan Papua Pegunungan. Medannya tidak separah itu. Tapi stunting 35,4 persen hanya menghasilkan 224 SPPG. Maluku dengan 28,4 persen stunting mendapat 130 unit. Gorontalo 23,8 persen, 118 unit. Argumentasi logistik tidak cukup menjelaskan angka-angka ini.
Janggal Ketiga: Program Gizi yang Mengikuti Peta Kemudahan
Peta distribusi SPPG tidak mengikuti peta krisis stunting. Ia mengikuti peta kemudahan: daerah dengan jalan yang sudah ada, tenaga kerja yang tersedia, dan rantai pasok yang matang. Jawa memenuhi semua itu. Papua tidak.
Akibatnya, pemerintah membangun program gizi di tempat yang paling mudah dibangun, lalu mengklaim keberhasilan berdasarkan angka nasional yang didominasi oleh provinsi-provinsi Jawa. Angka stunting nasional bisa turun tanpa satu pun unit SPPG baru menyentuh Papua, karena bobot populasi Jawa dalam rata-rata nasional jauh lebih besar.
Ini bukan kebetulan desain. Ini pilihan desain.
Ketika Angka Nasional Menutupi Kegagalan Lokal
Penurunan angka stunting nasional adalah target yang bisa dicapai tanpa menyelesaikan masalah stunting di daerah yang paling parah. Cukup gerakkan angka di Jawa, NTT dan Papua bisa stagnan, rata-rata nasional tetap turun.
Program gizi yang dirancang seperti ini tidak sedang melawan stunting. Pemerintah sedang mengoptimalkan angka laporan, bukan mengoptimalkan jangkauan pelayanan.
Papua Pegunungan dengan 40 persen stunting dan 14 SPPG adalah bukti paling telanjang dari logika ini. Empat belas unit bukan kebijakan gizi. Itu tanda tangan di dokumen yang bilang "kami sudah hadir" tanpa pernah benar-benar datang.
Program yang Salah Sasaran Sejak Namanya
Selama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dibangun dengan logika kemudahan infrastruktur, bukan logika kedaruratan gizi, namanya menipu. Bukan satuan pelayanan gizi; itu satuan pelayanan yang kebetulan menyebut gizi.
Dan selama 6.817 unit berdiri di provinsi dengan stunting 15,9 persen sementara 14 unit ditugasi menangani stunting 40 persen, program ini bukan kebijakan kesehatan publik. Pemerintah sedang membangun infrastruktur yang terlihat seperti solusi, bekerja seperti proyek konstruksi, dan dilaporkan seperti prestasi.
Yang tidak lapar mendapat meja makan. Yang lapar mendapat foto meja makan.
