Pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium Munas Alim Ulama NU di Bangkalan, Madura, dan melontarkan pernyataan yang langsung viral. "Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya," katanya, merujuk pada analisisnya soal underinvoicing yang ditulis dalam buku Paradoks Indonesia belasan tahun lalu. "Saya bukan ahli ekonomi," tambahnya. "Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik."
Pernyataannya menimbulkan gelombang reaksi. Bukan karena pengakuan jujur bahwa ia bukan ahli ekonomi. Tapi karena klaim bahwa tidak ada profesor yang membantah analisisnya. Padahal data menunjukkan sebaliknya.
Konteks: Apa yang Dimaksud Prabowo?
Analisis Prabowo berfokus pada praktik underinvoicing. Ini adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga keuntungan bisa diparkir di luar negeri. Prabowo mengklaim praktik ini telah merugikan Indonesia USD 908 miliar (sekitar Rp15.000 triliun) selama 34 tahun, berdasarkan data UN Comtrade yang diolah NEXT Indonesia Center dan Dewan Ekonomi Nasional.
Underinvoicing adalah masalah nyata. CNBC Indonesia (21 Mei 2026) mengonfirmasi potensi underinvoicing ekspor batu bara Indonesia mencapai USD 13,5 miliar dalam satu dekade terakhir. Tapi klaim Prabowo bahwa "tidak ada profesor yang membantah" analisisnya, di situlah letak masalahnya.
Empat Profesor yang Membantah
Pencarian Paham Data menemukan setidaknya empat ekonom senior yang secara terbuka mengkritik analisis atau kebijakan ekonomi Prabowo.
Pertama, Faisal Basri. Ekonom senior UI ini adalah kritikus paling vokal. Pada 2024, ia memprediksi utang Indonesia akan tembus Rp16.000 triliun jika Prabowo menang pilpres dan menjalankan rencana menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap PDB. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut target pertumbuhan 8% Prabowo "cenderung tidak realistis." CNN Indonesia dan CNBC Indonesia mendokumentasikan kritiknya secara lengkap.
Kedua, Muhamad Chatib Basri. Mantan Menteri Keuangan ini pada Juni 2026, hanya beberapa minggu sebelum pernyataan Prabowo, secara terbuka memperingatkan bahwa kepercayaan investor global terhadap kebijakan fiskal Indonesia sedang pudar. Ia menyoroti ruang fiskal yang menyempit dan defisit yang perlu dikelola dengan hati-hati. Peringatannya dilaporkan Kompas.id dan Kontan.
Ketiga, Sri Mulyani Indrawati. Sebagai Menteri Keuangan sebelum digantikan Purbaya, Sri Mulyani mewakili pendekatan fiskal yang berbeda: hati-hati, disiplin defisit di bawah 3%, dengan fokus pada stabilitas makro. DW Jerman melaporkan secara khusus soal beda haluan ekonomi Prabowo vs Sri Mulyani.
Keempat, The Economist. Majalah internasional ini mengkritik arah demokrasi dan kebijakan ekonomi Indonesia di bawah Prabowo. Kritik tersebut direspon langsung oleh Prabowo dalam pidatonya, yang membuktikan bahwa ia membaca dan menanggapi bantahan tersebut.
Masalah dengan Klaim "Matematik adalah Matematik"
Prabowo menekankan bahwa analisisnya berdasarkan data dan angka. Ironisnya, publik dengan mudah mengingat momen ketika Prabowo sendiri salah berhitung di forum resmi. Dalam pidato di Munas HIPMI, ia menghitung 10+6=17. Insiden ini viral dan menjadi meme di media sosial.
Ini bukan soal satu kesalahan hitung. Tapi soal konsistensi. Jika seseorang mengklaim superioritas matematis dan menyebut profesor sebagai pihak yang kalah, satu kesalahan dasar sudah cukup untuk merusak otoritas klaim tersebut. Publik peka terhadap inkonsistensi semacam ini.
Bukan berarti Prabowo sepenuhnya salah. Praktik underinvoicing di Indonesia adalah fakta yang terdokumentasi. CNBC Indonesia mencatat bahwa potensi underinvoicing batu bara Indonesia mencapai USD 13,5 miliar antara 2015-2024. India adalah pasar utama dengan 27,08% dari total ekspor batu bara Indonesia. China menyumbang 13,19% dari total nilai underinvoicing.
Tapi angka USD 908 miliar yang diklaim Prabowo adalah estimasi kumulatif berdasarkan metodologi Gross Excluding Reversals (GER) dari Global Financial Integrity. Metodologi ini digunakan secara global, tapi tetap memiliki keterbatasan. Angka ini tidak bisa disajikan sebagai "kerugian tunai negara" tanpa konteks metodologis. Ada perbedaan antara potensi misinvoicing kumulatif dan uang tunai yang hilang dari kas negara.
Jakarta Post, dalam analisisnya pada 25 Mei 2026, menyoroti bahwa solusi Prabowo, memonopoli ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia, justru dikritik oleh ekonom dan asosiasi bisnis. Gapki, APBI, dan GPEI, yang mewakili industri kelapa sawit, pertambangan, dan eksportir, menyatakan tidak dikonsultasi dan khawatir kebijakan ini akan mengganggu ekosistem ekspor yang sudah mapan. Ekonom memperingatkan risiko rent-seeking dan inefisiensi.
Klaim Prabowo memiliki tiga dampak. Pertama, pada hubungan pemerintah dengan akademisi. Dengan meremehkan kontribusi profesor ekonomi, presiden berisiko menjauhkan kalangan akademisi yang justru dibutuhkan untuk memberikan masukan kebijakan. Kedua, pada kredibilitas data pemerintah. Jika angka USD 908 miliar dikomunikasikan tanpa konteks yang memadai, publik bisa kehilangan kepercayaan pada data resmi, termasuk ketika data itu akurat. Ketiga, pada iklim investasi. Kebijakan monopoli ekspor yang lahir dari analisis ini, jika dijalankan tanpa konsultasi dengan pelaku industri, berpotensi mengirim sinyal negatif ke investor asing.
Penutup
Prabowo benar bahwa underinvoicing adalah masalah serius yang perlu ditangani. Data UN Comtrade, CNBC Indonesia, dan NEXT Indonesia semuanya mengonfirmasi adanya praktik ini. Tapi klaim bahwa "belum ada profesor ekonomi yang bisa bantah saya" tidak didukung fakta. Setidaknya empat ekonom senior telah mengkritik berbagai aspek kebijakan ekonominya, dari utang, pertumbuhan, defisit, hingga solusi monopoli ekspor.
Angka memang angka. Tapi interpretasi angka dan kemauan untuk mengakui keberadaan kritik adalah soal yang berbeda. Matematik boleh tidak berbohong. Tapi cara manusia menyajikan dan mengklaim otoritas atas matematik bisa sangat menyesatkan.
Sumber: Kompas.com (24/6/2026), CNN Indonesia, CNBC Indonesia (21/5/2026), Kompas.id, Kontan, DW, Jakarta Post (25/5/2026), VIVA (24/6/2026), Sekretariat Presiden, UN Comtrade, NEXT Indonesia Center, Global Financial Integrity
