Jakarta, 17 Juni 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Kepala Badan Komunikasi M. Qodari menegaskan program ini lahir dari kontrak politik Presiden Prabowo Subianto kepada puluhan juta pemilih dan tidak bisa dibubarkan atas alasan apapun.
Pernyataan Qodari muncul di tengah tekanan publik yang mempertanyakan keberlanjutan program makan bergizi gratis itu. Sejumlah kalangan menyuarakan kekhawatiran soal beban anggaran dan kesiapan infrastruktur. Pemerintah merespons dengan kebijakan jeda dan evaluasi, bukan penghentian.
Dapur Berhenti, Program Tetap Jalan
Selama libur sekolah, seluruh kegiatan dapur MBG berhenti beroperasi. Penghentian ini bersifat sementara dan terencana, bukan sinyal bahwa kebijakan goyah.
Pemerintah memanfaatkan jeda ini untuk evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit yang sudah berjalan. Tim evaluasi menelusuri efisiensi operasional, kualitas gizi sajian, dan ketepatan distribusi ke penerima manfaat.
Qodari menegaskan jeda ini bagian dari pematangan program. "Evaluasi selama libur itu penting agar saat sekolah kembali buka, sistem sudah lebih tertib dan tepat sasaran," ujarnya.
Dapur-dapur MBG kembali beroperasi saat tahun ajaran baru dimulai. Tidak ada perubahan target penerima manfaat selama periode jeda berlangsung.
Moratorium Pembangunan SPPG Baru
Pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Evaluasi SPPG yang sudah beroperasi menjadi prioritas utama sebelum ekspansi dilanjutkan.
SPPG adalah unit dapur produksi yang menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi gratis ke sekolah-sekolah. Setiap SPPG melayani sejumlah sekolah di wilayah tertentu dan dikelola oleh mitra pemerintah.
Qodari menyebut moratorium ini sebagai langkah efisiensi anggaran yang masuk akal. Membangun SPPG baru sebelum unit lama berfungsi optimal hanya memboroskan sumber daya negara.
Pemerintah memilih menghentikan pembangunan baru untuk sementara dan mengalihkan perhatian ke kualitas operasional unit yang berjalan. Kebijakan ini berlaku sampai evaluasi menyeluruh rampung.
Sistem Grading A, B, C untuk SPPG
Setelah evaluasi selesai, pemerintah menerapkan sistem grading berbasis kinerja untuk setiap unit SPPG. Tiga peringkat berlaku: Kelas A, B, dan C.
Sistem ini mengukur performa unit berdasarkan kualitas sajian, ketepatan distribusi, dan efisiensi pengelolaan. Setiap unit mendapat penilaian objektif dari tim evaluasi pemerintah.
Pemerintah menyesuaikan insentif operasional berdasarkan peringkat tersebut. Unit Kelas A mendapat insentif penuh. Unit Kelas B berjalan dengan standar dasar. Unit Kelas C wajib memperbaiki kinerja sebelum insentif diberikan.
Rincian sistem grading yang disiapkan:
- Kelas A: Kinerja terbaik, distribusi tepat waktu, kualitas gizi memenuhi standar, insentif penuh
- Kelas B: Kinerja cukup, ada catatan perbaikan minor, insentif standar
- Kelas C: Kinerja rendah, distribusi bermasalah atau kualitas di bawah standar, wajib perbaikan sebelum insentif diberikan
Qodari menyebut sistem grading ini sebagai terobosan tata kelola. Selama ini, semua SPPG mendapat perlakuan sama tanpa memperhitungkan perbedaan kualitas layanan.
"Dengan grading, ada kompetisi sehat antar unit. Unit terbaik termotivasi mempertahankan posisi, unit bermasalah punya alasan konkret untuk berbenah," ujar Qodari.
Program Lain yang Berjalan Bersamaan
MBG bukan program tunggal pemerintahan Prabowo Subianto. Qodari menyebut tiga program lain aktif berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam satu kerangka kebijakan besar.
Sekolah Rakyat (SR) menjadi program pertama yang disebut Qodari. SR menyasar kelompok masyarakat paling bawah yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal berkualitas. Program ini berjalan paralel dengan MBG dan menyasar sebagian penerima manfaat yang sama.
Pemerintah juga menggarap penghentian kecurangan ekspor sumber daya alam. Selama ini, celah dalam rantai ekspor SDA merugikan negara dan mengurangi penerimaan yang seharusnya bisa membiayai program sosial seperti MBG.
Program ketiga adalah mekanisme ekspor satu pintu. Pemerintah merapikan jalur ekspor agar lebih terkontrol, transparan, dan menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar.
Qodari melihat ketiga program itu sebagai satu ekosistem kebijakan. "Prabowo tidak hanya menjalankan MBG. Ada kerja besar di belakang layar untuk memastikan pembiayaan program-program ini berkelanjutan," katanya.
Kontrak Politik yang Tidak Bisa Ditarik
Inti dari seluruh kebijakan ini satu: Prabowo Subianto tidak punya ruang untuk mundur dari MBG. Program makan bergizi gratis tercatat dalam visi-misi resmi yang disampaikan kepada KPU saat Pilpres 2024.
Qodari menegaskan posisi itu tidak berubah meski tekanan anggaran memaksa penyesuaian strategi. Moratorium SPPG, jeda evaluasi selama libur sekolah, dan sistem grading bukan tanda kelemahan. Itu penyesuaian taktis agar program bisa berjalan lebih lama dan lebih baik.
