Menerjemahkan data kompleks menjadi cerita jurnalistik yang relevan, membedah isu-isu publik dengan tajam, dan memberdayakan masyarakat melalui informasi yang akurat dan mencerahkan.
Indonesia · PIR Nasional 25 ,0 Tahun pendapatan bersih penuh yang harus dikumpulkan untuk membeli hunian standar 90 m² Jakarta · PIR Kota 22 ,3 Tahun pendapatan warga Jakarta—nol pengeluaran, nol kebutuhan hidup—hanya untuk punya atap sendiri Tamparan Matematis yang Tidak Bisa Dibantah Angka itu sederhana, tapi konsekuensinya brutal: 25,0 . Itulah Price-to-Income Ratio (PIR) Indonesia menurut data Numbeo—indeks yang mengukur berapa tahun pendapatan bersih seseorang harus dikumpulkan seluruhnya , tanpa sisa satu rupiah pun, untuk membeli satu unit hunian standar seluas 90 meter persegi. Untuk Jakarta secara spesifik, angkanya sedikit lebih "baik": 22,3 . Apa artinya secara harfiah? Seorang warga Jakarta yang berpenghasilan median harus berhenti makan, berhenti membayar transportasi, berhenti berobat sakit, dan meniadakan seluruh kebutuhan hidupnya—secara total, selama dua puluh dua tahun lebih—sebelum ia bisa me...
Sumber: Kompas.com Pukul 15.00 WIB, ribuan mahasiswa berkaos hitam dan jaket kuning almamater memenuhi jalan MH Thamrin, berangkat kampus selepas salat Jumat menyusuri jalan Sudirman-Thamrin yang biasanya padat kendaraan. Di seberang mereka, water cannon dan kendaraan berplat baja sudah berjajar sejak pukul sembilan pagi. Polda Metro Jaya menyiapkan 4.151 personel gabungan TNI-Polri, 3.651 polisi dan 500 tentara, untuk satu titik yang menjadi pusat gravitasi dari 33 lokasi aksi di Jakarta Pusat hari itu (Beritasatu, 2026). Jumat, 12 Juni 2026, mahasiswa turun ke jalan dengan tajuk "Aksi Menuju Indonesia Bangkrut." BEM UI menulis dalam ajakan aksinya: rupiah melemah, harga-harga naik, program yang dipertanyakan tetap berjalan, suara publik diremehkan (Tirto, 2026). Aksi ini bukan letupan sesaat. Ia mengakumulasi rentetan kebijakan yang mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara. Dua program jadi pusat kemarahan: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Des...
Media sosial X bukan sekadar ruang ekspresi; bagi peneliti kebijakan, platform itu berfungsi sebagai barometer kepercayaan publik yang bergerak secara real-time. Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN) terseret ke dalam pusaran kasus hukum mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, antara 21 April hingga 3 Juni 2026, respons publik di X berubah bentuk dari kritik teknis menjadi pertanyaan fundamental soal integritas tata kelola. Studi ini memetakan polarisasi opini, muatan emosi, dan klaster topik yang mendominasi perbincangan selama periode tersebut. Metode Penelitian Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan Natural Language Processing (NLP) berbasis model IndoBERT ( Indonesian Bidirectional Encoder Representations from Transformers ). Model dikonfigurasi melalui fine-tuning untuk tiga tugas: analisis sentimen, deteksi emosi, dan deteksi sarkasme. Data dikumpulkan dari unggahan publik berbahasa Indonesia melalui purposive sampling , de...
SEMARANG — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang pada Rabu (17/6/2026) menerbitkan press release resmi yang mengecam keras pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengusung narasi sentral "Negara Sekarat, Pemerintah Penghianat", PMII melayangkan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah atas kegagalan pengelolaan negara yang dinilai mencederai konstitusi dan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Krisis yang Memicu Perlawanan
Belum genap dua tahun menjabat, rezim Prabowo-Gibran dinilai PMII telah mempertontonkan ketimpangan prioritas kebijakan yang jauh dari amanat konstitusi. Kenaikan beban hidup, daya beli yang terus melemah, dan ruang partisipasi publik yang makin sempit menjadi indikator utama bahwa pemerintahan ini membutuhkan koreksi mendasar dan menyeluruh.
Selain itu, PMII menyoroti kerusakan ekologi di Jawa Tengah yang tak kunjung ditangani pemerintah pusat maupun daerah, serta kemiskinan struktural yang terus diproduksi oleh kebijakan yang abai terhadap hak atas tanah.
8 Tuntutan PMII Kota Semarang
Dalam rilis bernomor 187.PC-XLII.V-01.02-70.A-1.06.2026, PMII merumuskan delapan tuntutan terstruktur yang mencakup ranah fiskal, militerisme, pemberantasan korupsi, program populis, hingga keadilan ekologi dan agraria:
Restrukturisasi APBN, segera turunkan harga BBM, dan pulihkan ekonomi rakyat.
Revisi UU Polri dan UU TNI, kembalikan supremasi sipil, dan singkirkan militerisme dari ruang-ruang sipil.
Hentikan praktik KKN dan segera sahkan UU Perampasan Aset.
Evaluasi total program populis, secara khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dinilai tidak efisien dan merugikan rakyat. Alihkan pendanaan tersebut untuk sektor pendidikan.
Akui kegagalan secara terbuka, bersihkan kabinet pemerintahan dari pejabat inkompeten, pulihkan transparansi dan akuntabilitas nyata, serta prioritaskan kesejahteraan rakyat.
Tuntut paksa tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah atas kerusakan ekologi dan kemiskinan struktural di Jawa Tengah.
Kembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat melalui skema Reforma Agraria sejati.
Usut tuntas dan hentikan represifitas aparat terhadap rakyat
.jpeg)