 |
| Sumber: Antara News |
PDB Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025. Pemerintah menyebut ekonomi stabil. Tapi dalam lima tahun terakhir, 9,48 juta orang kehilangan status kelas menengah. Angka ini turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, dan terus merosot ke 46,7 juta pada 2025. Proporsinya terhadap total penduduk menyusut dari 21,45% menjadi 16,6%.
Ini alarm.
Pertumbuhan yang Tidak Inklusif
PDB tumbuh, kelas menengah turun. Dua garis ini bergerak ke arah berlawanan. Di negara sehat, seharusnya keduanya naik bersama.
LPEM FEB UI menjelaskan dengan Growth Incidence Curve. Periode 2019 hingga 2024, manfaat pertumbuhan hanya dinikmati 20% penduduk termiskin lewat bantuan sosial dan 10% terkaya. Kelompok di tengah, persentil 40 hingga 80, nyaris tidak merasakan dampaknya.
Akar masalahnya sudah terbentuk sejak lama. Deindustrialisasi prematur dimulai pada 2010, ketika pertumbuhan sektor manufaktur mulai konsisten di bawah pertumbuhan PDB. Manufaktur adalah sektor yang bisa menyerap lulusan SMA dan SMK dengan upah layak. Saat sektor ini melemah, jutaan pekerja kehilangan akses ke pekerjaan bermobilitas tinggi.
Data BPS mengonfirmasi: tenaga kerja dengan pendidikan SMA dan SMK kini paling banyak menganggur. Lulusan SD dan SMP justru lebih mudah mendapat kerja di sektor informal dengan upah rendah.
Terjepit di Antara Dua Garis
Kelas menengah Indonesia hidup dalam tekanan yang tidak terlihat dari angka makro.
Rata-rata upah buruh nasional Agustus 2025 mencapai Rp3,33 juta per bulan. Angka ini hanya tumbuh 1,94% dibanding tahun sebelumnya. Lebih rendah dari inflasi pangan yang secara historis mencapai 10,58% per tahun. Artinya, daya beli kelas menengah terus tergerus secara perlahan.
Proporsi pendapatan yang habis untuk konsumsi mencapai 75,1% pada September 2025. Tabungan tersisa 13,7%. Cicilan utang mengambil 11,2%. Ruang gerak finansial semakin sempit.
Tekanan datang dari tiga sisi sekaligus. Pertama, pendidikan: biaya SD mencapai Rp4,5 juta per tahun, SMA Rp10-11 juta. Inflasi pendidikan dasar mencapai 3,12%, di atas inflasi umum. Kedua, kesehatan: pengeluaran langsung (OOP) per kapita mencapai Rp20.018 per bulan pada 2025, naik dari Rp18.469 pada 2024. Di DKI Jakarta, angkanya Rp35.164. Ketiga, perumahan: suku bunga KPR naik ke 7,45%, dengan cicilan menyerap 30-40% pendapatan.
Kondisi ini memaksa banyak rumah tangga beralih ke utang. Outstanding pinjaman online mencapai Rp61,4 triliun pada Juni 2024, naik 30,6% dalam setahun. Sebanyak 49,7% penunggak pinjol berusia 19 hingga 34 tahun. Kredit konsumtif tumbuh 7,4 sampai 8% pada 2025. Pertumbuhan ini bukan karena daya beli kuat, melainkan karena rumah tangga berutang untuk bertahan.
Ekonom INDEF, Eko Listiyanto, menyebut kelas menengah sebagai "too rich for bansos, too poor to save." Mereka tidak masuk kategori miskin, sehingga tidak mendapat bantuan sosial. Tapi mereka juga tidak punya cukup tabungan untuk bertahan dari satu guncangan.
Dari Kantor ke Ojek Online
Pergeseran struktural terjadi di pasar tenaga kerja. Proporsi kelas menengah yang bekerja di sektor manufaktur turun dari 25,64% pada 2019 menjadi 22,98% pada 2024. Sebaliknya, proporsi di sektor pertanian naik dari 15,14% menjadi 19,97%.
Hanya 15% pekerja formal yang memenuhi kriteria kelas menengah. Selebihnya bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial, tanpa stabilitas pendapatan, tanpa jalur karier.
Data PHK memperkuat gambaran ini. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 orang terkena PHK sepanjang 2025. Tapi data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menyebut angka 939.038 orang dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025. Angka KSPN menjangkau pekerja outsourcing dan informal yang tidak tercatat dalam sistem formal.
Aspiring Middle Class (AMC) membengkak menjadi 137,5 juta orang pada 2024, atau 49,2% populasi. Pada 2025, proporsinya naik lagi ke 50,4%. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini hidup di ambang kelas menengah.
Dr. Wisnu Setiadi Nugroho dari UGM menyebut fenomena ini sebagai aspiration without mobility. Banyak lapangan kerja baru bersifat survival-based. Cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk naik kelas. Ekonomi gig, ojek online, dan pekerjaan lepas digital memang menyerap tenaga kerja. Tapi pekerjaan ini jarang menyediakan stabilitas atau jalur karier.
Lima Kebijakan, Satu Arah
Sepanjang 2024 hingga 2025, kelas menengah menghadapi setidaknya lima kebijakan yang menekan daya beli mereka dari berbagai sisi secara bersamaan.
PPN naik ke 12% pada Januari 2025. Tapera, potongan 2,5% untuk tabungan perumahan, dijadwalkan berlaku pada 2027. Subsidi BBM diperketat pada Oktober 2024, membuat kelas menengah kehilangan perlindungan harga energi. Pemerintah juga mewacanakan asuransi kendaraan wajib (TPL) dan iuran dana pensiun tambahan.
Kebijakan ini berdampak pada kelompok yang sama: kelas menengah yang sudah tertekan. Eko Listiyanto mengingatkan ironi di dalamnya: makin ditekan, makin banyak kelas menengah yang jatuh ke kelompok rentan. Dan saat mereka jadi miskin, pemerintah harus mengeluarkan bansos.
"Kalau tetap dipaksakan menggali pendapatan dari kelas menengah, implikasinya mereka akan turun kelas," katanya.
Dampak Berantai yang Mengancam
Penurunan kelas menengah bukan hanya masalah statistik. Kelas menengah dan AMC menyumbang 81,49% total konsumsi rumah tangga nasional. Saat kelompok ini menyusut, mesin utama pertumbuhan ekonomi ikut melambat.
Mereka juga menyumbang 50,7% penerimaan pajak, menurut LPEM UI. Daya beli yang melemah berarti basis pajak ikut tergerus. Ini memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah.
Dan kelas menengah adalah penjaga stabilitas. Teuku Riefky dari LPEM UI mengingatkan: "Mereka memiliki kapasitas untuk memprotes. Dampak negatif jika mengabaikan kelas menengah adalah kerusuhan dan ketidakstabilan politik."
Alarm, Bukan Krisis
Penurunan kelas menengah tidak terjadi tiba-tiba. Tren ini sudah berjalan sejak 2018, sebelum pandemi. COVID-19 memperparah kondisi yang sudah rapuh, bukan menjadi penyebab utama.
Indikator makro masih tampak baik. Tapi di level rumah tangga, tekanan terus terakumulasi. Pekerjaan yang tidak memberikan mobilitas, biaya hidup yang naik lebih cepat dari upah, kebijakan yang menekan dari semua sisi, dan ketiadaan perlindungan sosial untuk kelompok yang "tidak cukup miskin."
Pertumbuhan 5,11% tidak berarti apa-apa jika kelas menengah terus menyusut. Kelas menengah adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan penjaga optimisme bahwa kerja keras masih bisa membawa kemajuan.
Ketika mereka turun kelas, yang hilang bukan hanya 9,48 juta orang. Kepercayaan bahwa besok akan lebih baik dari hari ini ikut lenyap.
Sumber data: BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, KSPN, LPEM FEB UI, Mandiri Institute, Bank Indonesia, INDEF, UGM, Carnegie Endowment, ISEAS
