Seorang ibu membeli telur di pasar, mendapati harganya lebih mahal dari bulan lalu. Di sekolah yang sama kompleksnya, anaknya (tidak masuk daftar penerima MBG karena dianggap cukup mampu) pulang dengan tas makan siang kosong. Di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdekat, ribuan telur serupa datang setiap pagi lewat kontrak pengadaan berskala besar.
Ketiga kejadian itu terjadi di hari yang sama, di kota yang sama.
Pertanyaan yang jarang diajukan dalam debat publik soal MBG bukan soal apakah programnya baik atau buruk. Pertanyaannya: siapa yang sesungguhnya menanggung biaya ekspansinya?
SPPG adalah unit pelaksana MBG di lapangan: dapur-dapur yang memasak, mengemas, dan mendistribusikan makanan ke sekolah dan posyandu. Pemerintah terus menambah jumlahnya sejak program diluncurkan Januari 2025. Makin banyak SPPG, makin besar volume bahan pangan yang harus dibeli. Dan pembelian skala besar di pasar lokal, tanpa penguatan pasokan, menggerakkan harga.
Angka yang Tidak Masuk Pidato Peluncuran
Pada Mei 2026, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menerbitkan policy note yang menganalisis hubungan antara ekspansi SPPG, nilai tukar rupiah, dan pergerakan harga pangan di 418 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Periode analisisnya mencakup Februari 2025 hingga April 2026, tepat sejak MBG mulai berjalan. Total 128.693 observasi harga dari 27 komoditas pangan, bersumber dari Badan Gizi Nasional, BPS, Badan Pangan Nasional, dan Bank Indonesia. Metode yang digunakan adalah panel fixed effects, model yang membandingkan perubahan harga dalam kabupaten yang sama dari waktu ke waktu sekaligus mengontrol perbedaan antarwilayah dan antarkomponen waktu nasional. Dengan kata lain, angka yang dihasilkan bukan sekadar kebetulan korelasi antara dua variabel yang sama-sama naik, melainkan isolasi efek spesifik jumlah SPPG terhadap harga di wilayah yang sama.
Hasilnya: setiap tambahan 10 SPPG di satu kabupaten/kota berkorelasi dengan kenaikan harga pangan rata-rata sekitar 0,08 persen (β = 0,0008; p < 0,01).
Angka itu terdengar kecil. Tapi perhatikan distribusinya.
Kenaikan 0,08 persen itu adalah rata-rata dari seluruh 27 komoditas, termasuk yang tidak dipakai MBG. Ketika CELIOS memisahkan komoditas yang menjadi input utama program, yakni beras, telur, daging ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang, dan cabai, kenaikannya jauh lebih besar: 0,12 hingga 0,13 persen per 10 SPPG (β = 0,0012–0,0013; p < 0,05). Korelasi ini konsisten di delapan spesifikasi model berbeda yang dijalankan CELIOS, termasuk model yang menggunakan perkiraan jumlah penerima manfaat dan estimasi dana program sebagai ukuran alternatif intensitas MBG.
Komoditas yang paling banyak dibeli SPPG adalah komoditas yang harganya paling banyak naik di wilayah SPPG berekspansi.
Siapa yang Menerima MBG, Siapa yang Menanggung Harganya
Program MBG menargetkan kelompok tertentu: siswa sekolah, ibu hamil, balita dari keluarga tidak mampu. Mereka mendapat makan bergizi tanpa bayar. Itu tujuannya, dan itu yang terlihat di permukaan.
Yang tidak terlihat adalah efeknya pada pasar.
CELIOS mencatat bahwa kedelapan komoditas input utama MBG itu mengalami fluktuasi harga lebih besar dibanding komoditas yang tidak digunakan program, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Delapan komoditas itu bukan bahan makanan khusus: beras, telur, daging ayam, ikan, minyak goreng, gula, bawang, dan cabai. Isi belanjaan harian hampir semua rumah tangga Indonesia.
SPPG mengumpulkan permintaan pangan dalam skala yang tidak bisa diabaikan pasar. Satu dapur SPPG bisa memasak ribuan porsi per hari, artinya pembelian telur, beras, dan ayam per bulannya jauh melampaui kapasitas beli rumah tangga biasa. Ketika permintaan skala ini masuk ke pasar lokal tanpa penambahan pasokan yang memadai, harga bergerak naik. Bukan karena pasar salah berfungsi, tapi karena itulah cara kerja supply dan demand.
Yang menanggung kenaikan itu bukan penerima MBG. Mereka sudah terlindungi oleh program. Yang menanggungnya adalah jutaan rumah tangga lain yang belanja di pasar yang sama, di kota yang sama, di bulan yang sama.
CELIOS menyebut ini lugas: "jumlah target porsi MBG per SPPG, pembelian bahan makanan di tingkat distributor utama menimbulkan distorsi pada harga pangan di ritel."
Dampak yang Datang Belakangan
Dampak ekspansi SPPG terhadap harga pangan tidak langsung terasa. Kenaikan harga yang terjadi saat ini kemungkinan berasal dari penambahan SPPG di bulan-bulan sebelumnya, bukan dari SPPG yang baru beroperasi minggu lalu. CELIOS menyebut ini sebagai efek lag, jeda waktu antara ekspansi SPPG dan pergeseran harga di pasar.
Ini berarti dampaknya bersifat kumulatif. Semakin lama MBG berjalan dengan pola pengadaan yang sama, tekanan pada harga pangan di pasar lokal semakin dalam. Dan karena pemerintah terus menambah jumlah SPPG hampir setiap bulan, titik beratnya belum terlihat.
Program yang secara politik terlihat sukses hari ini mungkin sedang menumpuk tekanan harga yang baru akan terasa sepenuhnya dalam dua atau tiga bulan ke depan.
Pedagang Kecil yang Tersisih
Ada satu mekanisme lagi yang bekerja diam-diam di balik ekspansi ini: crowding out.
Pemasok pangan punya pilihan. Mereka bisa menjual ke SPPG dengan kontrak terjamin, harga relatif stabil, volume besar. Atau menjual ke pasar tradisional, pedagang eceran, dan warung kecil dengan margin tipis dan risiko tidak terjual. CELIOS menemukan bahwa pemasok cenderung memilih kontrak dengan pemerintah.
Akibatnya, pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Ketersediaan komoditas di pasar umum menurun. Harga naik bukan hanya karena SPPG membeli lebih banyak, tapi juga karena pemasok mengalihkan sebagian besar stoknya ke saluran pengadaan pemerintah.
Pedagang kecil di pasar tradisional tidak hanya bersaing dengan harga yang lebih tinggi. Mereka bersaing dengan daya beli negara.
CELIOS menyebut struktur pengadaan MBG saat ini cenderung monopolistik dan mengutamakan pemain ekonomi berskala besar. Dapur-dapur SPPG besar yang mengerjakan puluhan ribu porsi per hari, dengan kontrak terpusat melalui distributor utama, tidak banyak membeli dari petani lokal, peternak kecil, atau BUMDES. Ekosistem ekonomi lokal yang diklaim dilindungi berbagai kebijakan pro-rakyat kecil justru dilewati begitu saja dalam rantai pengadaan MBG. Pelaksanaan MBG, kata CELIOS, "tidak disertai dengan penguatan rantai pasok lokal, dan minim pelibatan UMKM lokal."
Program yang secara resmi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil berpotensi justru memperlemah pelaku ekonomi kecil yang ada di sekeliling penerima manfaatnya.
Kelompok yang Paling Terpukul
Kenaikan harga Rp1.000 mungkin tidak terasa bagi sebagian orang. Tapi CELIOS mencatat bahwa kelompok miskin mengalokasikan proporsi pengeluaran yang jauh lebih besar untuk pangan dibanding kelompok menengah ke atas. Kenaikan Rp1.000 hingga Rp5.000 per komoditas sudah cukup memangkas daya beli mereka secara signifikan.
Mereka yang paling terdampak kenaikan harga pangan akibat ekspansi MBG bisa jadi adalah kelompok yang hidup di batas bawah: terlalu "mampu" untuk masuk daftar penerima MBG, tapi terlalu rentan untuk menyerap guncangan harga pangan yang datang dari ekspansi program yang sama. Kelompok ini tidak punya buffer tabungan untuk menghadapi kenaikan harga Rp2.000 per kilogram beras atau Rp3.000 per kilogram telur yang berlangsung berbulan-bulan.
Mereka tidak mendapat makan gratis. Mereka hanya mendapat harga yang lebih mahal.
Masalah Desain, Bukan Niat
Masalah yang ditemukan CELIOS bukan soal apakah MBG berniat baik. Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak dan ibu hamil punya dasar kebijakan yang kuat. Yang bermasalah adalah cara ekspansinya dirancang.
MBG tidak disertai penguatan rantai pasok lokal. Program ini menggunakan pengadaan terpusat berskala besar alih-alih mengintegrasikan petani, peternak, dan pedagang lokal sebagai pemasok aktif. Sinkronisasi dengan musim panen tidak masuk dalam pertimbangan jadwal ekspansi SPPG, sehingga pembelian bahan pangan dalam jumlah besar bisa terjadi justru di saat pasokan lokal sedang tipis. Tidak ada mekanisme pemantauan harga di tingkat kabupaten yang bisa mendeteksi tekanan sejak dini, terutama di wilayah dengan laju ekspansi SPPG yang cepat.
CELIOS merekomendasikan tiga langkah: pertama, moratorium ekspansi SPPG dan perombakan total skema pengadaan menjadi lebih desentralistis, dengan melibatkan UMKM lokal, petani, dan BUMDES sebagai pemasok nyata bukan sekadar simbolis. Kedua, refokus MBG ke daerah 3T dan masyarakat paling rentan, bukan digelar serentak di seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan kapasitas pasokan lokal masing-masing daerah. Ketiga, sinkronisasi jadwal pembelian bahan pangan dengan data produksi lokal dan musim panen, untuk menghindari tekanan permintaan yang bertabrakan dengan periode pasokan rendah.
Tanpa perubahan desain seperti ini, ekspansi MBG yang terus berjalan akan memperlebar jarak antara yang mendapat makan gratis dan yang membayar harga lebih tinggi karenanya.
Pertanyaan yang Seharusnya Diajukan
MBG bukan program kecil. Dana yang dikucurkan besar, jangkauannya nasional, dan ambisi politiknya tidak tersembunyi. Tapi justru karena skalanya besar, dampak yang ditimbulkannya ke pasar pangan juga besar. Skala program bukan alasan untuk menutup mata terhadap efek samping yang sudah terukur secara empiris.
Studi CELIOS bukan vonis bahwa MBG harus dihentikan. Ini adalah bukti dari 418 kabupaten/kota bahwa desain program perlu berubah, dan perubahan itu mendesak. Setiap bulan yang berlalu dengan pola pengadaan yang sama, tekanan harga pada delapan komoditas pangan pokok di pasar lokal terakumulasi. Laporan CELIOS menyebutnya sebagai temuan awal yang "patut diberi atensi, sehingga tidak serta merta diabaikan oleh pemangku kebijakan."
Dan yang menanggung tekanan itu bukan penerima MBG.
Artikel ini merujuk pada Policy Note CELIOS edisi Mei 2026: "Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Nilai Tukar Rupiah, dan Dinamika Harga Pangan: Apakah Ekspansi SPPG Berkaitan dengan Tekanan Harga Lokal?" oleh Isnawati Hidayah dan Media Wahyudi Askar, Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Data mencakup 418 kabupaten/kota, 27 komoditas pangan, periode Februari 2025–April 2026. Studi lengkap dapat diakses di celios.co.id.