Pada hari yang sama warga Depok dan Tangerang Selatan duduk dalam gelap selama berjam-jam, Menteri ESDM menyebut defisit 20 juta ton batu bara PLN sebagai sesuatu yang "overall enggak ada masalah." Data bercerita lain. Jumat, 19 Juni 2026. Warga di Tangerang Selatan, Depok, hingga kawasan Jabodetabek terbangun dan mendapati listrik mereka padam. Sebagian baru menyala kembali setelah dua sampai tiga jam. Sebagian lagi menunggu hingga sore hari.
PLN menyebut penyebabnya gangguan teknis: dua unit pembangkit besar di sistem Jawa mengalami gangguan bersamaan dan tidak bisa beroperasi sementara. Pernyataan resmi diakhiri dengan permintaan maaf standar. Pemadaman disebut bersifat sementara.
Di hari yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui ada kekurangan pasokan 18 hingga 20 juta ton batu bara dari total kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta ton. Dari jumlah yang dibutuhkan itu, baru 134 juta ton yang terikat kontrak. Soal kekurangan ini, Bahlil menegaskan: "overall enggak ada masalah."
Dua pernyataan itu, dari PLN dan dari Bahlil, sama-sama benar secara teknis dan sama-sama tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting: kenapa sistem kelistrikan negara sebesar Indonesia bisa begitu rapuh terhadap kekurangan pasokan satu komoditas?
Angka US$54 yang Menjelaskan Segalanya
Krisis pasokan ini punya akar yang bisa dijelaskan dengan dua angka: US$123,91 versus US$70.
Angka pertama adalah Harga Batubara Acuan (HBA) global untuk periode Juni 2026, ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM No. 253.K/MB.01/MEM.B/2026. Angka kedua adalah harga maksimal yang pemerintah wajibkan kepada pengusaha tambang untuk menjual batu bara ke PLN lewat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Selisihnya hampir US$54 per ton. Setiap ton batu bara yang dikirim ke PLN berarti pengusaha melepas potensi pendapatan hampir dua kali lipat dibanding harga pasar.
Bayangkan Anda punya mangga 100 kilogram. Tetangga menawar Rp5.000 per kilogram. Pemerintah meminta Anda jual ke koperasi tertentu seharga Rp2.800 per kilogram. Pilihan mana yang Anda ambil?
Ratusan pengusaha tambang batu bara Indonesia mengambil pilihan yang sama: kirim ke kapal ekspor. Kontrak dalam negeri dibiarkan menganga. Hasilnya adalah 20 juta ton yang belum terikat kontrak per pertengahan Juni 2026, tepat ketika sistem Jawa membutuhkan pasokan maksimal di musim kemarau.
Ini bukan krisis mendadak dan bukan semata soal kualitas batu bara yang menurun seperti penjelasan Bahlil soal kalori medium 5.200. Ini adalah hasil logis dari kebijakan DMO yang selisih harganya terlalu lebar untuk diabaikan pengusaha.
66 Persen yang Tidak Bergerak Sejak 2020
Kalau pemadaman kemarin terasa seperti insiden teknis biasa, data bauran energi menunjukkan bahwa ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih lama.
Porsi batu bara dalam bauran energi primer PLN pada 2024 mencapai 66,43 persen, tercatat dalam Buku Statistik Ketenagalistrikan 2024 (hal. 57-58). Angka ini tidak bergeser signifikan dari posisi empat tahun sebelumnya. Batu bara masih menggerakkan dua pertiga listrik nasional.
Di sisi lain, total Energi Baru Terbarukan (EBT) dari semua sumber, air, panas bumi, biomassa, surya, hingga angin, hanya menyentuh 13 persen dari bauran energi PLN. Panel surya dan turbin angin yang kerap tampil dalam presentasi pemerintah di forum internasional menyumbang di bawah 1 persen dari total produksi listrik nasional.
Data kapasitas terpasang memperlihatkan ketimpangan yang lebih telanjang. PLTU batu bara memiliki daya mampu 51.921 megawatt. Seluruh energi bersih digabung, dari air hingga surya dan angin, hanya mencapai 15.651 megawatt (hal. 29). Rasionya 3 berbanding 1.
Artinya, ketika dua unit pembangkit batu bara besar serentak terganggu seperti Jumat kemarin, sistem tidak punya cadangan yang cukup untuk mengambil alih. Sumber energi bersih yang tersedia terlalu kecil untuk menanggung beban nasional sendirian.
Solusi yang Membenarkan Ketergantungan
Respons pemerintah menghadapi defisit ini mempertegas arah yang tidak berubah: Wakil Menteri ESDM menjamin relaksasi kuota produksi tambang batu bara nasional. Target produksi awal tahun ini sebesar 600 juta ton akan dilampaui. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang direlaksasi agar keran produksi terbuka lebih lebar.
Secara taktis ini masuk akal. PLN butuh batu bara sekarang, dan menaikkan kuota produksi adalah jalur tercepat yang tersedia. Tapi pilihan ini sekaligus mengakui bahwa ketika sistem kelistrikan nasional terancam, satu-satunya cadangan yang dimiliki negara adalah menggali lebih dalam.
Pemerintah memilih memperpanjang ketergantungan, bukan mempercepatnya berakhir.
Ketahanan Energi yang Berdiri di Atas Pasir
Indonesia bukan tanpa pilihan. Potensi surya di garis khatulistiwa ini besar. Cadangan panas bumi Indonesia terbesar kedua di dunia. Tapi potensi di atas kertas bukan sistem yang bisa diandalkan besok pagi ketika permintaan listrik memuncak.
Sistem yang berdiri sekarang terlalu dalam tertanam dalam ekosistem batu bara: kontrak pembangkit jangka panjang, infrastruktur PLTU yang dibangun dengan utang, dan pengusaha tambang yang punya pengaruh nyata dalam proses kebijakan di Jakarta. Mengubah sistem seperti ini butuh keputusan politik yang mahal, berkelanjutan, dan berani kehilangan teman koalisi.
Selama selisih harga DMO dan harga pasar global masih menganga sejauh US$54, pengusaha tambang akan kalkulasi ulang setiap ada kontrak ekspor yang lebih menggiurkan. Selama EBT belum cukup besar dalam jaringan nasional, satu guncangan pasokan batu bara sudah cukup untuk memadamkan Depok dan Tangerang Selatan selama tiga jam.
Tahun ini defisitnya 20 juta ton. Tahun depan angkanya tergantung harga spot batu bara di Rotterdam atau Newcastle, bukan tergantung kebijakan energi di Jakarta.
Bahlil bilang overall enggak ada masalah. Warga yang menunggu listrik menyala dari pagi hingga sore mungkin punya penilaian berbeda.
Sumber: Keputusan Menteri ESDM No. 253.K/MB.01/MEM.B/2026;
Buku Statistik Ketenagalistrikan 2024 (Hal. 29, 57-58); CNBC Indonesia, 19 Juni 2026.
