Demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil melanda sedikitnya 12 kota di Indonesia dalam rentang 11 hingga 18 Juni 2026. Aksi yang dipicu pernyataan sikap mahasiswa Universitas Airlangga di Surabaya berkembang menjadi protes serentak yang menyasar gedung legislatif, kantor gubernur, dan pusat kekuasaan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Tiga klaster isu mendominasi tuntutan massa: krisis ekonomi yang mencakup kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah, kegagalan program populis pemerintah terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta ancaman demokrasi lewat revisi Undang-Undang Kepolisian dan TNI.
Peta Persebaran: Eskalasi dari Jakarta ke Belasan Kota
Massa mahasiswa menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Pada 13 Juni, mahasiswa bergerak di Pertigaan Gejayan, Sleman.
Titik kritis terjadi pada 15 Juni, ketika demonstrasi pecah serentak di tujuh kota: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Jember, Majalengka, dan Medan. Massa di DPR RI Jakarta memberikan ultimatum 3x24 jam kepada dewan untuk merespons tuntutan. Pada 17 Juni, aksi berlanjut di Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Jakarta, Sukoharjo, dan Salatiga. Massa di Sukoharjo membakar keranda di Bundaran Tugu Kartasura. Pada 18 Juni, tiga titik aksi berbeda terpusat di Jakarta Pusat, termasuk protes warga menolak eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan GBK.
BBM, Rupiah, dan Fiskal yang Dinilai Bocor
Kenaikan harga BBM menjadi tuntutan yang paling merata secara geografis. Massa di Bundaran HI Jakarta, DPRD Sumatera Utara Medan, DPRD Jember, DPRD Majalengka, dan Tugu Kartasura Sukoharjo semuanya menuntut penghentian atau penurunan harga BBM, khususnya Pertamax. Mahasiswa yang berdemo di Medan secara langsung mencecar Ketua DPRD Sumatera Utara di hadapan massa terkait isu ini.
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi isu yang diangkat massa di Bandung, Jakarta, Surabaya, Sukoharjo, dan Majalengka. Demonstran di Jakarta merumuskannya sebagai satu dari tuntutan utama dalam aksi 15 Juni. Di Bandung, massa pada 17 Juni menyertakan stabilisasi rupiah dalam tujuh poin tuntutan resmi yang mereka bacakan di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Kritik terhadap pengelolaan APBN muncul di hampir seluruh titik aksi. Massa di Jakarta pada 12 Juni menyoroti kebijakan fiskal yang dinilai bocor dan komunikasi pemerintah yang buruk. Demonstran di Bandung, Jember, Malang, dan Semarang mengkritik anggaran perjalanan dinas luar negeri pejabat negara yang dinilai tidak proporsional. Pada 17 Juni, massa mengarahkan aksi langsung ke Kantor Kementerian Keuangan Jakarta untuk menuntut transparansi kebijakan fiskal.
MBG dan KDMP
MBG menjadi isu yang paling banyak disebut dalam seluruh gelombang aksi ini, melampaui isu lain dalam frekuensi kemunculannya di lintas kota.
Di Majalengka, mahasiswa mengkritik keras insiden keracunan massal yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG dan menuntut proses hukum atas dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Massa menggelar aksi langsung di depan Kantor BGN Jakarta pada 17 Juni. Di Malang, mahasiswa dalam aksi bertajuk "Indonesia Gawat Darurat" menyebut MBG sebagai sarang korupsi dan menuntut evaluasi menyeluruh beserta penegakan hukum atas penyimpangannya.
Tuntutan terkait MBG terbagi dua kutub. Massa di Semarang dan Salatiga menuntut penghentian total program. Massa di Jember, Surabaya, dan Bandung meminta evaluasi menyeluruh dengan perbaikan mekanisme penyaluran. Di Semarang, demonstran memperluas tuntutan dengan meminta penghentian program Sekolah Rakyat dalam satu paket dengan MBG.
KDMP menjadi sasaran kritik serupa di Bandung, Sukoharjo, Salatiga, dan Semarang. Massa di Bandung pada 17 Juni dan mahasiswa Salatiga menyebut KDMP sarat KKN dan menuntut evaluasi atau penghentiannya bersama MBG.
Penolakan Revisi UU Polri dan TNI
Revisi Undang-Undang Kepolisian dan TNI muncul sebagai klaster tuntutan yang memberi dimensi politik paling tegas dalam gelombang aksi ini.
Di Bandung, massa pada 15 Juni menyoroti gejala menguatnya peran aparat di ranah sipil. Pada aksi lanjutan 17 Juni di lokasi yang sama, mahasiswa secara eksplisit mencantumkan "cabut UU TNI dan UU Polri" dalam tujuh tuntutan resmi mereka. Di Jember, demonstran menuntut pencabutan revisi UU Polri dan penghentian militerisme di ruang sipil dalam satu paket dengan revisi UU TNI.
Massa di DPR RI pada 15 Juni mengkritik dewan yang dinilai terlalu fokus membahas revisi UU Polri sementara persoalan ekonomi rakyat diabaikan. Di Semarang, isu revisi UU Polri disertakan bersama MBG dan Danantara dalam satu pernyataan sikap yang dibacakan ke Kantor Gubernur Jawa Tengah.
