Ilustrasi Oleh Gemini AI

Jakarta — Bayangkan kamu punya toko, tapi kasirnya ada di mana-mana dan tidak ada yang benar-benar mengawasi uang masuk. Itulah kurang lebih gambaran ekspor komoditas Indonesia selama ini. Mulai 1 Juni 2026, pemerintah memutuskan untuk menutup semua kasir liar itu dan menyisakan satu pintu saja: PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Tiga komoditas paling bernilai Indonesia — batubara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy — kini wajib melewati pintu itu sebelum bisa keluar ke pasar dunia.

Kenapa Tiga Komoditas Ini?

Bukan pilihan sembarangan. Di tahun 2025, ketiga komoditas ini menyumbang US$ 66,13 miliar — hampir seperempat dari seluruh nilai ekspor Indonesia, tepatnya 23,4%. Kalau dipecah satu per satu:

• Batubara: US$ 24,48 miliar
• Kelapa Sawit (CPO): US$ 24,42 miliar
• Ferro Alloy (Besi Paduan): US$ 16,49 miliar

Dan bukan cuma soal nilai — ketiga komoditas ini yang menahan neraca perdagangan Indonesia tetap surplus selama 71 bulan berturut-turut. Hampir enam tahun tanpa sekali pun defisit. Jadi kalau ada kebocoran di sini, dampaknya bukan kecil.

Jadi Selama Ini Bocor ke Mana?

Ada tiga cara klasik yang membuat negara rugi dari ekspor komoditas. Pertama, under invoicing — nilai barang yang diekspor sengaja dicatat lebih kecil dari harga aslinya supaya pajak dan pungutan yang dibayar ikut mengecil. Kedua, transfer pricing — perusahaan yang masih satu grup saling jual-beli dengan harga yang direkayasa, sehingga keuntungan "berpindah" ke negara dengan pajak lebih rendah. Ketiga, devisa yang tidak pulang — uang hasil ekspor disimpan di luar negeri dan tidak masuk ke sistem keuangan Indonesia.

Dengan semua transaksi kini melewati PT DSI, celah-celah itu jadi jauh lebih sempit. Sulit memanipulasi angka kalau ada satu lembaga yang memvalidasi semua data dari hulu ke hilir.

Tapi Ini Baru Langkah Pertama

Yang perlu diingat: kebijakan ini baru saja dimulai. PT DSI masih perlu membuktikan diri — apakah sistemnya benar-benar siap menangani volume ekspor sebesar itu, apakah pengawasannya bisa berjalan tanpa menghambat arus perdagangan, dan apakah para eksportir besar mau patuh tanpa mencari jalan lain.

Ukuran suksesnya sederhana: apakah angka ekspor yang tercatat mulai mendekati nilai transaksi yang sesungguhnya — dan apakah penerimaan negara dari sektor ini ikut naik. Kalau dua hal itu terjadi, kebijakan ini berhasil. Kalau tidak, satu pintu pun tetap bisa bocor.