![]() |
| Foto oleh Fauzan Saari di Unsplash |
Data Transfermarkt untuk Piala Dunia 2026 mempertegas ini tanpa tedeng aling-aling. Prancis memimpin dengan valuasi skuad Rp26,47 triliun. Inggris di belakangnya, Rp23,69 triliun. Spanyol (Rp21,25 T), Portugal (Rp17,47 T), Jerman (Rp16,46 T). Lima besar, semuanya Eropa Barat. Kalau kamu letakkan peta dunia di meja lalu tandai sebaran kapital sepak bola ini, kamu tidak sedang melihat peta bola. Kamu sedang melihat peta warisan kolonialisme industri yang berganti jubah.
Brasil dan Argentina memang masuk enam dan tujuh besar. Rp16,13 triliun dan Rp13,60 triliun. Angka yang mentereng, sampai kamu sadar bahwa keduanya adalah pabrik bahan baku sepak bola dunia, bukan pemilik pabriknya. Vinicius, Rodrygo, Messi, De Paul. Semua dipoles, dijual mahal, dan dibesarkan nilainya oleh klub-klub Eropa. Ketika mereka memperkuat timnas negaranya, nilai itu "pulang" sementara, tapi royaltinya tetap mengalir ke Paris, Manchester, Madrid. Brasil dan Argentina adalah tambang emas yang pemiliknya tinggal di benua lain.
Lalu ada Indonesia. Peringkat 92. Rp339,81 miliar.
Terjepit di antara Qatar (91, Rp346 M) dan Siprus (93, Rp333 M). Lebih rendah dari Makedonia Utara, Iran, Bulgaria. Negara dengan 280 juta jiwa, dengan fanatisme yang sanggup mengisi GBK tiga kali sehari, dengan suporter yang rela menginap di trotoar demi tiket, berdiri di peringkat 92 peta kapital sepak bola dunia.
Bola itu bundar, kata orang. Semua bisa terjadi.
Ya. Tapi bundarnya bola tidak menghapus satu fakta sederhana: Rp339,81 miliar itu setara 33,98 juta porsi Makan Bergizi Gratis, program andalan pemerintah dengan anggaran Rp10.000 per anak per hari. Seluruh nilai skuad nasional kita hanya cukup untuk menyuapi 80 juta anak Indonesia selama kurang dari setengah hari. Setengah hari. Satu kali makan siang, dan uangnya habis.
Prancis? Skuad mereka senilai 2,64 miliar porsi MBG. Cukup untuk memberi makan 80 juta anak Indonesia selama 33 hari penuh, tanpa jeda, tanpa libur.
Selisih valuasi Prancis dan Indonesia mencapai Rp26,13 triliun. Uang itu bisa membiayai MBG untuk seluruh anak sekolah Indonesia selama lebih dari 32 hari. Kita memuja bola dengan perut yang kadang lapar, dan lapangan kita tetap peringkat 92. Sindiran paling pahit dalam data ini bukan soal sepak bola. Ini soal prioritas bangsa yang tidak pernah benar-benar selesai diputuskan.
Tapi kritik atas Indonesia tidak cukup berhenti di angka. Angka adalah simptom, bukan diagnosis.
Masalahnya bukan semata uang. Masalahnya adalah sistem yang tidak pernah serius membangun infrastruktur untuk mengakumulasi bakat secara domestik. Liga kita bertahun-tahun digerogoti konflik federasi, pengaturan skor, dan klub yang ganti nama lebih sering dari ganti pelatih. Pemain muda berbakat tidak punya runway yang cukup panjang untuk lepas landas. Mereka dipaksa matang sebelum waktunya, atau layu tanpa pernah ditemukan.
Sementara itu, kita bangga ketika satu pemain naturalisasi berhasil merapat ke skuad. Kita rayakan seolah ini bukti bahwa sistem kita bekerja. Padahal yang bekerja adalah paspor, bukan ekosistem. Membeli produk jadi dari luar lalu menempelkan logo merah putih di dadanya bukan pembangunan sepak bola. Itu belanja. Dan belanja tidak membangun kedalaman.
Ketimpangan kapital sepak bola global bukan bencana alam. Ini hasil keputusan manusia, bertahun-tahun, berlapis-lapis.
Eropa Barat membangun akademi dengan kurikulum berjenjang, liga dengan tata kelola ketat, dan ekosistem hukum transfer yang menguntungkan klub mereka di setiap transaksi. Negara-negara pinggiran seperti Indonesia membangun tribun, membeli nama besar, dan berdoa agar hasilnya bagus menjelang turnamen besar. Bedanya bukan nasib. Bedanya adalah pilihan kebijakan yang dibuat selama dua dekade terakhir.
Maka ketika seseorang berkata "bola itu bundar, semua bisa terjadi," tanyakan balik: seberapa sering timnas dengan valuasi Rp339 miliar mengalahkan timnas senilai Rp26 triliun di turnamen besar? Jawabannya ada di sejarah. Dan sejarah tidak berbohong hanya karena kita ingin cerita yang lebih indah.
Sepak bola memang permainan. Tapi permainan ini punya aturan yang tidak tertulis di Laws of the Game, yang terpahat di neraca keuangan, di struktur transfer, di akademi-akademi mahal, dan di angka Transfermarkt yang membagi dunia dengan kejam: ada yang bermain, dan ada yang menonton sambil bermimpi bisa bermain.
Indonesia masih di barisan penonton. Dan sebelum kita bisa benar-benar bermain, kita perlu berhenti berpura-pura bahwa bundarnya bola bisa menyetarakan yang tidak pernah setara.
